Asosiasi Pertambangan Indonesia (API-IMA) menilai perlu panduan lebih jelas dalam proses transisi kebijakan tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam (SDA) strategis.

"Dibutuhkan kejelasan agar proses negosiasi yang krusial bagi perusahaan dapat tetap berjalan untuk keberlanjutan perusahaan dan menjaga kestabilan pasar," ujar Direktur Eksekutif API-IMA Sari Esayanti dalam keterangan resmi, Senin (25/2).

Sebagai sektor vital yang mendukung perekonomian nasional, industri pertambangan memerlukan kepastian dalam pelaporan dan keterlibatan Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM.

Selanjutnya, IMA juga menegaskan pentingnya penghormatan terhadap kontrak jangka panjang yang telah ada, termasuk penjualan jangka pendek.

Pasalnya, pelaku industri mengandalkan kejelasan dan konsistensi dalam kontrak untuk menjaga keberlangsungan bisnis dan investasi yang sudah dilakukan.

Ekspor sejumlah komoditas strategis wajib dilakukan melalui BUMN yang ditunjuk pemerintah sebagai pengekspor tunggal.Pada tahap awal, tiga komoditas yang disasar adalah minyak kelapa sawit, batu bara, dan ferro alloy (paduan besi).

Hal ini diumumkan Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Rabu (20/5).

"Hari ini, pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita," ungkap Prabowo dalam pidatonya.

Kebijakan tersebut diterapkan untuk memperkuat pengawasan transaksi ekspor SDA sekaligus menekan praktik under invoicing, transfer pricing, hingga pelarian devisa hasil ekspor.

Dalam skema tersebut, PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) akan berperan sebagai fasilitator pemasaran ekspor dengan hasil penjualan ekspor tetap diteruskan kepada perusahaan pengelola kegiatan usaha terkait.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkap DSI ditargetkan mulai beroperasi penuh sebagai BUMN eksportir pada 1 Januari 2027.

Pelaksanaan ekspor melalui PT DSI akan dilakukan secara bertahap untuk memberi waktu penyesuaian bagi eksportir dan pembeli di luar negeri terhadap perubahan mekanisme transaksi.

Pada tahap pertama, eksportir atau pemilik barang tetap melakukan registrasi melalui Indonesia National Single Window (INSW) dengan mencantumkan PT DSI sebagai co-eksportir.

"Jadi perusahaan-perusahaan yang saat ini melakukan ekspor qq kepada DSI. Seluruh pelaporan ekspor itu akan masuk ke PT DSI," kata Airlangga dalam Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah di Jakarta Selatan, Senin (25/5).

Tahap pertama atau masa transisi akan dilakukan pada 1 Juni hingga paling lambat 31 Desember 2026. Dalam periode ini, pemerintah akan melakukan evaluasi pada tiga bulan pertama, yakni 1 Juni sampai 31 Agustus 2026.

Dalam tahap pertama, BUMN akan memperoleh hak akses Customs Excise Information System and Automation (CEISA), tetapi pengoperasian sistem modul Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) masih dilakukan oleh perusahaan pemilik barang.

Dokumen PEB, dokumen pelengkap pabean, dan dokumen lainnya juga tetap atas nama BUMN dengan skema qq perusahaan.

Selain itu, kontrak dan transaksi penjualan barang ekspor dengan pembeli di luar negeri masih dilakukan oleh perusahaan.

Kewajiban terkait perizinan, pembayaran bea keluar, PNBP SDA, pungutan ekspor, hingga perpajakan juga tetap dijalankan perusahaan atas nama eksportir.

Saat pemberlakuan penuh pada 1 Januari 2027,ekspor komoditas SDA strategis hanya dapat dilakukan oleh PT DSI.

Dalam skema tersebut, PT DSI akan bertindak sebagai eksportir penuh yang menjalankan seluruh proses transaksi, kontrak penjualan, hingga penerimaan devisa hasil ekspor.

BUMN juga akan mengoperasikan penuh sistem CEISA dan modul PEB. Seluruh dokumen ekspor nantinya diterbitkan atas nama PT DSI tanpa lagi menggunakan skema qq perusahaan.

Kontrak dan transaksi dengan buyer di luar negeri sepenuhnya akan dilakukan PT DSI. Begitu juga dengan pemenuhan kewajiban perizinan, pembayaran pungutan, PNBP SDA, pungutan ekspor, hingga perpajakan yang akan dijalankan sepenuhnya oleh PT DSI.

Airlangga menegaskan pemerintah tetap menghormati kontrak business to business (B2B) yang sudah berjalan antara perusahaan dengan pembeli luar negeri. Namun, kontrak tersebut tetap akan dievaluasi selama tidak mengandung praktik under value maupun under invoicing.

"Kontrak itu tetap dihargai asal kontraknya bukan under value dan under invoicing," ujar Airlangga.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengingatkan bahwa pengawasan ekspor komoditas mineral sejatinya sudah dilakukan terpusat dengan Sistem Informasi Mineral dan Batu Bara (Simbara). Hal ini disampaikan di tengah rencana pemusatan proses ekspor melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).

Untuk diketahui, mulai 1 Juni 2026, proses pelaksanaan ekspor dari semula antara perusahaan dan pembeli secara langsung akan bertransisi dilaksanakan secara satu pintu melalui BUMN baru bentukan Danantara tersebut. Kemudian, keseluruhan proses ekspor ditargetkan sudah melalui DSI pada September 2026.

Luhut mengatakan bahwa Simbara ini juga terhubung dengan sistem yang dijalankan Lembaga National Single Window (LNSW). Lembaga itu menjalankan fungsi pengawasan ekspor impor di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Beberapa orang tidak terlalu tahu soal ini, tetapi saya mengingatkan Profesor Sua [Wakil Menteri Keuangan] pagi ini. Sistemnya ada di sana, dan kemarin malam saya telepon Rosan [CEO Danantara] bahwa kita punya sistem ini. Jadi kasih tahu saja Presiden tentang ini, dengan begitu akan membawa kredibilitas ke investor," jelasnya pada acara seminar di kantor DEN, Jakarta, Senin (25/5/2026).

Luhut juga sudah menyampaikan ke berbagai investor soal rencana pengawasan ketat terhadap ekspor mineral kritis. Pengawasannya direncanakan menggunakan akal imitasi (AI). Menurutnya, pengawasan menggunakan sistem bisa menekan potensi korupsi.

"Karena, apabila anda mendirikan satu institusi baru, ada juga potensi korupsi di sana atau penyalahgunaan wewenang. Namun dengan AI, seperti pengalama dengan e-catalog, kita meminimalkan pertemuan fisik antarmanusia," jelasnya.

Meski demikian, Luhut menyatakan optimistis rencana pemusatan ekspor via DSI yang digagas Prabowo bisa semakin mendongkrak penerimaan negara dan mendorong efisiensi. Menurutnya, apabila berkaca dari implementasi Simbara saja, proses bisnis ekspor komoditas itu saja bisa menghemat cost hingga 40%.

Syaratnya, lanjut Luhut, adalah penggunaan AI. Dia berharap dengan meminimalkan kontak fisik dan interaksi manusia, rencana baru Presiden Prabowo itu bisa terhindari dari potensi korupsi.

"Saya sangat pro pada itu [AI]. Karena tidak bisa dibohongi, yang intinya mengurangi pertemuan orang ke orang," pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyebut seluruh data kementerian dan lembaga mulai terhubung pada 1 Juni 2026. Integrasi tersebut menjadi bagian dari penguatan government technology berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).

Luhut mengatakan pemerintah memperluas penerapan digitalisasi melalui proyek percontohan di 42 kabupaten dan Provinsi Bali. Sistem tersebut akan diluncurkan secara penuh pada Oktober 2026 setelah harmonisasi data dan pengembangan AI berjalan dalam beberapa bulan ke depan.

“Tanggal 1 Juni, itu sudah semua terkoneksi dan data mulai terintegrasi. Saya kira butuh beberapa bulan, AI-nya sudah jalan, harmonisasi data sudah mulai jalan, Presiden akan roll out itu pada Oktober tahun ini,” kata Ketua DEN di Jakarta, Senin (25/5/2026).

Ia menerangkan integrasi data akan membuat pengambilan keputusan pemerintah menjadi lebih presisi. Menurut dia, sistem tersebut memungkinkan pemerintah membaca kebutuhan tiap daerah secara lebih detail.

Luhut menilai digitalisasi pemerintahan menjadi instrumen penting untuk memperkuat kredibilitas Indonesia di mata investor global. Ia mengatakan isu transparansi, efisiensi, dan reformasi birokrasi selalu menjadi perhatian investor saat dirinya bertemu pelaku usaha internasional di Singapura beberapa hari lalu.

Ia menambahkan, pemerintah juga menghubungkan sistem pengawasan ekspor sumber daya alam melalui National Single Window dan Simbara yang sebelumnya digunakan untuk memantau ekspor batu bara. Sistem tersebut kini mulai diperluas ke komoditas lain seperti timah dan sawit.

Luhut mengatakan pemanfaatan AI akan memperkecil ruang manipulasi data dan mengurangi peluang penyimpangan dalam proses ekspor maupun pengadaan pemerintah. Sistem itu disebut mampu membaca seluruh data secara otomatis sehingga pelaporan pajak, royalti, hingga izin ekspor dapat saling terhubung.

“Dan nanti AI yang baca semua. Jadi enggak bisa lari. Enggak bisa lari,” ujar Ketua DEN.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menjelaskan National Single Window saat ini telah menjadi portal integrasi data lintas kementerian dan lembaga. Melalui platform tersebut, seluruh proses perizinan, rekomendasi, hingga dokumen ekspor dimasukkan ke dalam satu sistem yang dapat dianalisis secara digital.

Menurut Suahasil, sistem tersebut mendukung pengelolaan APBN yang lebih adaptif dan disiplin di tengah ketidakpastian global. Pemerintah tetap menjaga defisit fiskal di bawah tiga persen sambil membiayai berbagai program prioritas seperti MBG, koperasi desa, sekolah rakyat, dan perbaikan layanan kesehatan.

“Indonesia adalah negara yang defisitnya di bawah 3 persen, 2,9 tahun lalu, 2,68 kita rencanakan tahun ini, tetapi bisa tumbuh tahun lalu 5,11, awal tahun ini 5,61,” kata Wakil Menteri Keuangan itu.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membeberkan praktik transfer pricing pada perdagangan luar negeri Indonesia pada komoditas minyak kelapa sawit (CPO) maupun batu bara.

Sebagai informasi, praktik transfer pricing biasanya merupakan modus perusahaan multinasional untuk menghindari pajak di negara asal. Tujuannya adalah untuk mengalihkan laba dari negara asal yang memiliki rezim tarif pajak tinggi, ke negara tarif pajak rendah (tax haven). Contohnya seperti Singapura.

Purbaya menyebut praktik ini ditemukan olehnya usai mendatangi langsung Lembaga National Single Window (NSW). Lembaga di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ini mengawasi dan menghimpun data terintegrasi dari proses ekspor impor Indonesia.

Saat itu, Purbaya menanamkan timnya di LNSW. Dia melakukan penyusuran menggunakan akal imitasi (AI) terhadap masing-masing tiga kapal milik total 10 perusahaan eksportir CPO.

"Kapal yang sama masuk ke Amerika lewat dari sini ke sana, berapa harganya. Kapalnya sama, volumenya sama, tetapi pricing-nya beda," jelas Purbaya konferensi pers usai penyampaian KEM PPKF 2027 di DPR, Rabu (20/5/2026).

Menurut Purbaya, pola transfer pricing pada komoditas CPO itu diduga lumrah terjadi selama ini. Berdasarkan dugaannya, perusahaan ekspor Indonesia mengirim barangnya ke Amerika lewat perusahaan afiliasinya di Singapura.

Dari temuan tim Purbaya, kendati kapal berangkat dari Indonesia, namun rupanya pengurusan ekspor dilakukan di Singapura dengan biaya atau harga yang lebih murah. Akibatnya, penerimaan yang seharusnya masuk ke kantong perpajakan Indonesia tergerus akibat modus tersebut.

"Dari tiga case setiap perusahaan itu, rata-rata harga di Amerika atau di tujuan dibanding harga yang kami jual dari sini ke Singapura itu dua kalinya. Dari situ saya sudah rugikan setengah dari potensi pendapatan saya," ungkapnya.

Temuan hasil uji random ini membuat Purbaya yakin bahwa praktik serupa lumrah terjadi. Saat ini pun, dia juga mendalami dugaan praktik serupa namun pada komoditas batu bara.

Polanya pun hampir serupa. Perusahaan eksportir Indonesia mengirim barang ke negara tujuan namun sebenarnya dijual ke anak perusahaan yang berada di luar negeri.

"Di situ ada transfer pricing di mana harganya dari sini ke sana diperbesar, tapi yang di Indonesia rugi. Jadi laporan pendapatannya juga di Indonesia rugi, atau kecil sekali. Di situ saya juga rugi pajak penghasilan. Jadi saya rugi banyak," pungkasnya.

Adanya temuan ini mendorong Purbaya menilai kebijakan sentralisasi proses ekspor melalui BUMN PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DS) bakal efektif mengoptimalkan penerimaan negara. Sebab, proses ekspor yang sebelumnya hanya antara perusahaan dan pembeli, kini juga harus melalui BUMN tersebut untuk proses dokumentasi dan transaksinya.

Mekanisme baru ini ditargetkan berlaku secara bertahap pada Juni 2026, khusus untuk komoditas CPO, batu bara dan paduan besi. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa kebijakan ini akan dievaluasi selama tiga bulanan. Usai masa transisi Juni-Agustus, pemerintah berharap keseluruhan proses ekspor dari dokumentasi hingga transaksi mulai September bakal satu pintu melalui Danantara Sumberdaya Indonesia.

Landasan hukum mekanisme baru pengawasan ekspor ini berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP). Kebijakan ini diharapkan bisa mengatasi praktek underinvoicing/misinvoicing maupun transfer pricing. Harapannya, ini bisa berdampak ke peningkatan penerimaan negara, serta pasokan devisa.

"Terutama untuk menghindari dan menghilangkan trade misinvoicing dan mendorong pertumbuhan ekonomi, menjaga stabilitas nilai tukar, tentunya dengan cadangan devisa yang lebih besar," kata Airlangga pada konferensi pers di DPR.

Sasaran utamanya adalah ekspor komoditas SDA strategis. Pada tahap awal, hanya tiga komoditas yang baru menerapkan mekanisme ekspor baru yaitu CPO, batu bara dan paduan besi. Selanjutnya, pemerintah menargetkan pemberlakuannya untuk seluruh komoditas SDA strategis.

"Artinya, seluruh proses transaksi ekspor, kontrak, pengiriman sampai pembayaran dilakukan sepenuhnya oleh Danantara Sumberdaya Indonesia, ini direncanakan per 1 September 2026," terang Airlangga.

Adapun CEO Danantara Rosan Roeslani mengatakan bahwa tujuan pembentukan badan baru ini adalah meningkatkan transparansi transaksi. Sebab, sebagaimana keprihatinan Presiden, diduga masih marak praktik transfer pricing hingga underinvoicing dalam praktik perdagangan luar negeri Indonesia.

"Semua transaksi yang berhubungan dengan ekspor sifatnya hanya pelaporan terlebih dahulu secara komprehensif kepada kami. Kami akan melihat bahwa apakah nilai yang dicantumkan sudah mencerminkan nilai yang wajar, yang sesuai dengan indeks pasar di dunia," paparnya.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) menerbitkan regulasi baru di bidang ekspor melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12 Tahun 2026 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor yang mulai berlaku pada 29 April 2026.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengungkapkan, poin utama perubahan pengaturan ini mencakup kewenangan untuk melakukan penangguhan penerbitan, pembekuan, dan pencabutan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor, serta penangguhan layanan verifikasi atau penelusuran teknis yang bersifat nonsanksi administratif.

"Perubahan ini memperkuat kendali pemerintah untuk bertindak cepat dalam menjaga kepentingan nasional, kepentingan umum, kelancaran program pemerintah, serta pelaksanaan arahan Presiden. Kami ingin memastikan aktivitas ekspor tetap berjalan selaras dengan pemenuhan kebutuhan domestik," ujar Busan.

Sebelumnya, ketentuan ekspor pada Permendag Nomor 23 Tahun 2023 telah diubah menjadi Permendag Nomor 5 Tahun 2026. Namun, aturan tersebut hanya mengatur sanksi administratif atas ketidakpatuhan eksportir.

Untuk itu, Permendag Nomor 12 Tahun 2026 menjadi upaya mendukung pemenuhan kebutuhan barang tertentu di dalam negeri demi kepentingan nasional. Dengan penerbitan aturan terbaru, inisiasi penangguhan, pembekuan, hingga pencabutan perizinan tidak hanya menjadi kewenangan Menteri Perdagangan, tetapi juga dapat diusulkan oleh kementerian atau lembaga terkait.

Selanjutnya, keputusan masih akan dibahas melalui Rapat Koordinasi di tingkat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian atau Kementerian Koordinator Bidang Pangan sesuai dengan kewenangan.

"Hal ini merupakan wujud penguatan sinergi antarinstansi dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan ekspor," kata Busan.

Keputusan rapat koordinasi nantinya akan dituangkan dalam Surat Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri atas nama Menteri Perdagangan, yang lalu disampaikan secara elektronik melalui sistem INATRADE sebelum diteruskan ke Sistem Indonesia National Single Window (SINW). Untuk menjamin transparansi, eksportir juga akan menerima notifikasi elektronik secara otomatis terkait status perizinannya.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag, Tommy Andana menyampaikan, Permendag Nomor 12 Tahun 2026 dirancang dengan prinsip fleksibilitas.

"Kebijakan penangguhan, pembekuan, hingga pencabutan ini bersifat dinamis. Kami juga telah mengatur mekanisme pengaktifan kembali izin yang dibekukan maupun pembatalan penangguhan layanan," ujar Tommy.

Adapun untuk menjamin kelancaran arus barang, terdapat ketentuan peralihan, yang mengatur barang yang telah mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran Pemberitahuan Pabean Ekspor (PEB) sebelum berlakunya keputusan penangguhan, pembekuan, maupun pencabutan izin akan tetap dilayani proses ekspornya oleh Ditjen Bea dan Cukai.

Tommy menambahkan, penyusunan aturan ini telah melalui proses koordinasi lintas kementerian dan lembaga, termasuk masukan dari dunia usaha. Ia berharap, kebijakan ini mampu memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

"Kami berharap eksportir dapat terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam menjaga kinerja perdagangan Indonesia sekaligus tetap mendukung kepentingan nasional," kata Tommy.

Sosialisasi Permendag

Kemendag telah menggelar sosialisasi Permendag Nomor 12 Tahun 2026 secara daring pada Kamis (30/4), yang diikuti perwakilan kementerian dan lembaga teknis, asosiasi, pelaku usaha, serta surveyor. Dihadirkan pula narasumber Direktur Ekspor Produk Industri dan Pertambangan Kemendag, Muhammad Rivai Abbas.

Dalam sosialisasi itu, Rivai memaparkan pokok-pokok perubahan dalam Permendag Nomor 12 Tahun 2026. Ia menjelaskan, Permendag Nomor 23 Tahun 2023 belum mengatur mekanisme penangguhan atau pembekuan perizinan di luar sanksi administratif atas ketidakpatuhan eksportir. Pada perubahan terbaru ini, pemerintah telah menambahkan mekanisme pengendalian ekspor melalui penangguhan layanan penerbitan, pembekuan, dan pencabutan perizinan perusahaan.

"Pengendalian ekspor ini dapat diinisiasi oleh Menteri Perdagangan maupun berdasarkan usulan atau rekomendasi kementerian dan lembaga terkait, yang kemudian dibahas dalam rapat koordinasi di kementerian koordinator sesuai kewenangannya," jelas Rivai.

Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag, Ojak Simon Manurung mengatakan, Permendag 12 Tahun 2026 juga memuat pengaturan mekanisme pengaktifan kembali izin usaha. Ojak menyebut, meskipun perubahan dalam Permendag ini tidak bersifat masif, kebijakan tetap disusun dengan mempertimbangkan dinamika perekonomian global serta kondisi geopolitik yang berkembang.

"Kemendag akan terus adaptif dalam melakukan penyesuaian kebijakan agar tetap relevan dengan kebutuhan nasional," tambahnya.

Kemendag melalui Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri menyediakan layanan konsultasi daring bagi pelaku usaha guna memberikan informasi lebih lanjut terkait ketentuan dalam regulasi ini. Layanan dapat diakses di sini.

Adapun Permendag Nomor 12 Tahun 2026 dapat diakses melalui tautan ini.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) resmi memberlakukan dua regulasi baru di bidang ekspor untuk mempercepat deregulasi dan memberikan kemudahan berusaha per 1 April 2026.

Kebijakan itu adalah Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Keempat atas Permendag Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor, serta Permendag Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perubahan Keempat atas Permendag Nomor 22 Tahun 2023 tentang Barang yang Dilarang untuk Diekspor.

Menteri Perdagangan, Budi Santoso menyampaikan, penerbitan kedua Permendag merupakan upaya menyederhanakan proses ekspor, serta meningkatkan daya saing pelaku usaha di tengah dinamika perdagangan global.

"Pemerintah melakukan deregulasi dan penyederhanaan perizinan ekspor untuk meningkatkan kemudahan berusaha dan memperbaiki iklim investasi. Kedua Permendag tersebut merelaksasi kebijakan ekspor dengan menghapus sejumlah kewajiban dan sanksi, serta mengurangi dokumen larangan dan pembatasan (lartas)," ujar Busan.

Dalam kegiatan sosialisasi kedua Permendag terbaru secara daring pada Senin (30/3), Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Tommy Andana mengatakan, perbaikan pada kebijakan ekspor ini dirancang untuk menjawab kebutuhan dunia usaha yang menginginkan proses ekspor lebih cepat dan efisien.

Adapun ajang sosialisasi tersebut diikuti 683 orang, terdiri atas perwakilan kementerian dan lembaga teknis, asosiasi, pelaku usaha, hingga surveyor.

"Revisi ini bertujuan menyederhanakan regulasi serta menyesuaikan kebijakan dengan dinamika perdagangan global dan kebutuhan pelaku usaha," ujar Tommy, Senin (30/3).

Relaksasi kebijakan ekspor kedua Permendag antara lain diwujudkan melalui penyederhanaan instrumen ekspor pada sejumlah komoditas strategis. Pada komoditas timah industri, persyaratan cukup melalui Persetujuan Ekspor (PE) dan Laporan Surveyor (LS), sedangkan persyaratan Eksportir Terdaftar (ET) dihapus.

Sementara itu, pada sektor minyak dan gas bumi, ketentuan hanya menjadi PE dan LS dari yang sebelumnya mensyaratkan ET, PE, dan LS. Namun, ekspor gas bumi melalui pipa tetap mensyaratkan adanya ET.

Ekspor batu bara juga disederhanakan melalui penghapusan persyaratan perjanjian kerja sama dalam pengajuan ET, serta kewajiban realisasi ekspor minimal satu kali dalam dua tahun berikut sanksinya. Kebijakan ini diikuti pemberian fleksibilitas sumber bahan baku untuk mendukung hilirisasi timah industri.

Di sisi lain, ketentuan spesifikasi teknis untuk timah solder, seperti batasan kandungan besi (Fe), dimensi, berat, dan metode pengemasan, dihapus agar proses lebih simpel, dan meningkatkan efisiensi bagi para pelaku usaha.Kemudian, pemerintah mendorong digitalisasi dan otomasi layanan perizinan ekspor melalui modernisasi sistem yang terintegrasi antarkementerian dan lembaga. Salah satu langkah adalah dengan penerapan penerbitan PE secara elektronik dan otomatis untuk komoditas tertentu, seperti beras dan produk perikanan.

Sistem perizinan ekspor pun telah terintegrasi dengan Indonesia National Single Window (SINSW) demi percepatan proses verifikasi data teknis dari kementerian dan lembaga terkait. Integrasi ini memungkinkan pertukaran data secara real-time guna meminimalisasi hambatan administratif, dan mempercepat arus barang ekspor.

"Regulasi baru ini juga mencakup harmonisasi hukum melalui penyesuaian nomenklatur dan pengalihan kewenangan penerbitan dokumen perizinan ekspor antarinstansi. Langkah ini diharapkan mampu mengurangi tumpang tindih kebijakan, serta meningkatkan kepastian hukum bagi eksportir," tambah Tommy.

Salah satu perubahan utama adalah pengalihan kewenangan penerbitan dokumen angkut Tumbuhan Alam dan Satwa Liar (TASL) perairan dari Kementerian Kehutanan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan, sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024.

Selain itu, PE untuk konsentrat ilmenit dan rutil hanya dapat diajukan oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Produksi. Ketentuan baru ini menghapus persyaratan Izin Usaha Industri (IUI), karena komoditas itu dikategorikan sebagai produk sampingan tambang.

Penyesuaian yang bertujuan meningkatkan kepastian dan efektivitas regulasi turut diterapkan terhadap komoditas lainnya. Pada komoditas sarang burung walet, pemerintah mengubah nomenklatur Sertifikat Sanitasi dari kode KH-12 menjadi KH-2 sesuai ketentuan Badan Karantina Indonesia.

Adapun untuk komoditas kratom, masa berlaku ET ditetapkan selama tiga tahun dari yang sebelumnya berlaku seumur hidup. Kebijakan ini untuk menjaga kapasitas produksi, serta melalui pertimbangan akan umur ekonomis mesin dalam kegiatan usaha ekspor.

Tommy menyatakan, penyusunan aturan terbaru ini telah melalui proses koordinasi lintas kementerian dan lembaga, termasuk masukan dari asosiasi pelaku usaha. Kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat kinerja neraca perdagangan nasional, serta menjaga stabilitas ekonomi di tengah situasi global saat ini.

"Kami berharap, eksportir dapat terus menjaga kinerja neraca perdagangan dan menjadi stabilisator perekonomian Indonesia," pungkas Tommy.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa ingin memberantas praktik manipulasi nilai impor (under-invoicing) yang merugikan negara.

Ia menyatakan pemerintah kini memiliki data yang jelas untuk menagih tambahan pajak hingga 50 persen dari nilai barang yang dilaporkan di bawah harga sebenarnya.

Hal itu disampaikan Purbaya usai melantik Pejabat Pegawai Direktorat Jenderal Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Utara, Kamis (22/1).

"Sekarang kita sudah pakai Lembaga National Single Window (LNSW). Data pengapalan kelihatan under-invoicing-nya. Harganya setengah dari harga tujuan. Pajaknya bisa kita tagih tambahan 50 persen lebih. Sudah terbukti, tinggal dikejar," kata Purbaya.

Purbaya menjelaskan, pemerintah menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI) dan data lintas negara untuk mendeteksi manipulasi harga impor.

Saat ini, sekitar 10 perusahaan terindikasi melakukan praktik tersebut, dan jumlahnya diperkirakan akan bertambah seiring proses pengawasan yang diperluas.

"Kita pakai AI dan data lintas negara. Kita beli data negara tujuan. Praktik under-invoicing sudah terdeteksi jelas. Yang di tangan kita sekarang sekitar 10 perusahaan dan akan bertambah," ujarnya.

Ia berharap langkah pemerintah dalam menindak praktik under-invoicing mampu meningkatkan penerimaan pajak sekaligus menciptakan iklim perdagangan yang lebih adil dan transparan.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat 20 kontainer udang beku asal Indonesia senilai hampir Rp64 miliar sempat tertahan di Amerika Serikat (AS), sebelum akhirnya dibolehkan masuk oleh otoritas setempat.

Pengiriman udang beku asal Surabaya tersebut dapat kembali melanjutkan proses masuk ke pasar Negeri Paman Sam setelah eksportir menunjukkan Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKHP).

Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (Badan Mutu KKP) Ishartini menyebut sertifikat ini menjadi salah satu dokumen yang dipersyaratkan untuk memastikan produk perikanan memenuhi standar mutu dan keamanan pangan di negara tujuan ekspor.

"SMKHP sebagai official declaration yang dibutuhkan otoritas negara tujuan bahwa produk perikanan dihasilkan melalui proses rantai produksi yang sesuai dengan standar sanitasi, higiene serta keamanan pangan global sehingga memenuhi ALOP atau apropriate level of protection pangan di negara tersebut dan dengan mudah masuk pasar mereka," ujar Ishartini dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat (8/1).

Kasus tersebut terjadi pada pengiriman 20 kontainer udang beku asal Surabaya yang tertahan di salah satu pelabuhan di AS. Setelah dokumen SMKHP ditunjukkan dan dilakukan konfirmasi oleh Badan Mutu KKP, seluruh kontainer akhirnya dilepas oleh otoritas setempat.

"Waktu itu ada shipment kami sebanyak 20 kontainer udang beku yang tertahan di Pelabuhan Chicago Amerika Serikat, lalu FDA kirim email notifikasi kepada kami melalui Customs Broker mengatakan bahwa ada dokumen yang belum lengkap," ujar Manajer Ekspor dan Impor PT Bumi Menara Internusa (BMI) Clorinda secara terpisah.

"Kemudian setelah kami kirimkan SMKHP yang diterbitkan UPT Badan Mutu Surabaya I akhirnya hari itu juga semua kontainer dirilis oleh FDA," lanjutnya.

Kepala UPT Badan Mutu Surabaya I Laode membenarkan peristiwa tersebut. Ia menyebutkan total volume ekspor udang beku yang dapat diselamatkan saat itu mencapai 263 ribu ton dengan nilai Rp63.415.544.700 atau hampir Rp64 miliar.

"Saya sudah menerima laporan mengenai kontainer udang beku PT BMI yang akhirnya bisa masuk pasar Amerika setelah menunjukkan SMKHP. Saat ini mengurus SMKHP bagi eksportir sangat mudah dan bahkan sudah online melalui aplikasi Siap Mutu dan kami ada 46 UPT di seluruh Indonesia, selain itu Siap Mutu juga terkoneksi INSW (Indonesia National Single Window-red)," ujar Ishartini.

Badan Mutu KKP sendiri dibentuk untuk menjalankan fungsi penjaminan mutu guna memastikan rantai produksi perikanan dari hulu hingga hilir memenuhi standar global.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menunda atau menskors rapat koordinasi terbatas penetapan Neraca Komoditas Pangan Tahun 2026 yang seharusnya digelar Selasa (9/12) pukul 14.00 WIB.

Rapat tersebut diskors karena tidak satu pun menteri yang diundang hadir secara langsung.

"Iya, (seharusnya) rapat NK (neraca komoditas), tapi menterinya enggak ada yang datang, ya saya skors. Kan enggak ada yang datang," ujar Zulhas saat ditemui usai keluar dari ruang rapat sekitar pukul 14.33 WIB di Kemenko Pangan, Jakarta Pusat.

Rapat tersebut sejatinya dijadwalkan berlangsung di Kemenko Pangan dengan agenda utama penetapan Neraca Komoditas Pangan Tahun 2026.

Dalam undangan resmi, rapat dipimpin langsung oleh Menko Pangan Zulhas dan mengundang tujuh pejabat tinggi negara, yakni Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Pertanian/Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, serta Kepala Lembaga National Single Window Oza Olavia.

Namun, hingga lebih dari setengah jam sejak jadwal dimulai, tidak satu pun menteri terlihat hadir di ruang rapat. Menteri KP Trenggono baru tiba ketika waktu rapat sudah lewat lebih dari setengah jam.

Sementara itu, menteri lainnya sama sekali belum hadir hingga rapat akhirnya diputuskan untuk diskors.

Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com di lokasi, rapat hanya dihadiri oleh pejabat eselon I dari masing-masing kementerian dan lembaga.

Sejumlah pejabat yang terlihat hadir antara lain Bos BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Sekretaris Jenderal Kementan Suwandi, Sekretaris Utama Bapanas Sarwo Edhy, serta Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin Putu Juli Ardika.

Zulhas kemudian menjelaskan alasan ketidakhadiran para menteri yang diundang dalam rapat tersebut.

"Mentan lagi di Papua. (Menteri) Perindustrian katanya lagi di luar negeri. Pak Menteri Kelautan baru hadir. Menteri Perdagangan lagi (mengurus) soal bencana. Jadi saya minta, eselon I rapat lagi untuk menyamakan apa yang diperlukan dan kapan menterinya bisa datang. Kan gitu ya?" ujarnya.

"Jadi belum, (rapat) diskors sampai mereka kapan bisa menentukan rapat lagi," tambah Zulhas.

Dengan kondisi tersebut, penetapan Neraca Komoditas Pangan Tahun 2026 belum dapat diputuskan. Pemerintah akan menunggu kesiapan para menteri untuk kembali menjadwalkan rapat koordinasi lanjutan agar pembahasan neraca komoditas dapat dilakukan secara utuh di tingkat pengambil kebijakan.

Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga National Single Window (LNSW) Kementerian Keuangan menekankan bahwa pendekatan sistemik menjadi kunci dalam mendeteksi dan mencegah praktik manipulasi nilai transaksi barang alias underinvoicing dalam kegiatan ekspor-impor.

Kepala LNSW Oza Olavia menjelaskan bahwa strategi utama lembaganya bukan sekadar mengejar target penerimaan negara semata, melainkan membangun ekosistem yang memaksa tingkat kepatuhan pengguna jasa meningkat secara otomatis.

Salah satu instrumen yang digunakan adalah penerapan superset data dalam Indonesia National Single Window (INSW). Melalui mekanisme ini, sambung Oza, integrasi data antar-kementerian/lembaga (K/L) diperkuat sehingga dokumen yang disampaikan pelaku usaha menjadi lebih komprehensif dan sulit dimanipulasi.

"Jadi secara LNSW, bagaimana kita untuk yang underinvoicing-nya? Kita lihat dengan upaya antar K/L. Kita gunakan superset data yang kita mintakan kepada pengguna jasa, agar mereka mengisi dokumen dengan baik," ujarnya dalam media briefing di Jakarta, Kamis (4/12/2025).

Oza menekankan bahwa peran LNSW berada pada penyediaan infrastruktur data dan dokumen. Seluruh informasi yang diinput oleh pelaku usaha akan menjadi basis data bagi unit teknis terkait untuk melakukan analisis mendalam.

Dalam konteks penindakan underinvoicing, Oza menegaskan adanya pembagian peran yang jelas di lingkungan Kementerian Keuangan. LNSW bertugas memastikan ketersediaan dan validitas data dalam sistem, sementara kewenangan analisis nilai pabean dan penindakan tetap berada di tangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

"Dokumen dan data mereka infokan semua [ke LNSW]. Selanjutnya yang melakukan analisa adalah unit-unit yang berkepentingan dan memang diberikan mandat. Sepanjang mereka diberikan mandat, ya itu dilakukan," jelasnya.

Pemanfaatan AI

Terkait penggunaan teknologi, Oza tidak menampik bahwa Kementerian Keuangan tengah mengoptimalkan pemanfaatan artificial intelligence (AI) atau akal imitasi.

Kendati demikian, implementasi AI di LNSW saat ini belum difokuskan secara langsung untuk mendeteksi underinvoicing secara spesifik, mengingat hal tersebut merupakan ranah pengawasan teknis Bea Cukai. Di samping itu, dia tidak menutup peluang integrasi sistem di masa depan.

"Ke depannya, kita akan lihat konektivitasnya seperti apa," jelas Oza.

Maraknya Praktik Underinvoicing

Adapun, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengungkap jumlah wajib pajak (WP) yang diduga terlibat dalam praktik underinvoicing terus bertambah.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto menyebut pihaknya akan memeriksa 282 WP Badan yang diduga terlibat praktik underinvoicing dimaksud. Teranyar, ada dugaan bahwa jumlah perusahaan yang terindikasi melakukan praktik serupa ini mencapai 463 WP.

Bimo menegaskan bahwa pihaknya menerapkan azas praduga tak bersalah kepada para WP dimaksud. Namun, sejauh ini otoritas pajak mengendus adanya modus penghindaran pungutan ekspor serta dividen yang terselubung.

"Jadi targetnya dari kemarin 282 [WP], setelah kami coba telusuri, ini ada sekitar dugaan ya, ini masih dugaan, prejudice of innocent itu sekitar 493 wajib pajak. Tentu tadi modusnya untuk menghindari pungutan ekspor, kewajiban domestic market obligation, kemudian pajak dalam negeri dan dugaan dividen yang terselubung," terangnya pada media gathering di Kanwil DJP Bali, Denpasar, Selasa (25/11/2025).

Temuan indikasi praktik tersebut bermula saat pengungkapan dugaan underinvoicing oleh sejumlah perusahaan dengan total nilai pemberitahuan ekspor barang (PEB) senilai Rp47,98 triliun dari 282 perusahaan.

Bimo mengaku sudah melaporkan dugaan praktik underinvoicing itu ke Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, agar mereka bisa segera melakukan pemeriksaan.

Dia menjelaskan ada dua modus yang digunakan oleh 282 perusahaan tersebut. Pertama, modus penyamaran komoditas ekspor sebagai fatty matter, kategori yang tidak dikenai bea keluar maupun larangan terbatas ekspor.

Operasi gabungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kepolisian RI (Polri) sendiri sudah mengamankan 87 kontainer berisi produk turunan minyak sawit mentah (CPO), namun dilaporkan sebagai fatty matter. Puluhan kontainer itu sendiri diekspor ke China oleh PT MMS.

Adapun dari data ekspor 2025 menunjukkan terdapat 25 wajib pajak, termasuk PT MMS, yang melaporkan komoditas serupa dengan nilai PEB Rp2,08 triliun.

"Potensi kerugian negara, kami estimasi dari Rp2,08 triliun, dari sisi pajak itu sekitar Rp140 miliar," ungkap Bimo usai konferensi pers di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Kamis (6/11/2025).

Kedua, modus pelaporkan ekspor sebagai POME Oil (HS Code 230690) untuk menghindari kewajiban bea keluar dan pungutan ekspor. Padahal, POME (palm oil mill effluent) sejatinya merupakan limbah cair hasil pengolahan CPO dengan kadar minyak hanya sekitar 0,7% dan tidak layak secara ekonomis untuk diekspor dalam jumlah besar.

Data menunjukkan bahwa volume ekspor POME justru melampaui volume ekspor CPO nasional, serta ditemukan perbedaan signifikan antara data ekspor Indonesia dan data impor negara tujuan (mirror gap).

Bimo mengungkapkan sepanjang 2021-2024, diidentifikasi 257 perusahaan yang diduga melakukaN praktik underinvoicing lewat modus POME, dengan nilai PEB sekitar Rp45,9 triliun.

"Ini masih dugaan apakah itu sebenarnya POME atau bukan. Saat ini masih dalam proses investigasi tim di Direktorat Jenderal Pajak [DJP], khususnya di Direkturat Penegakan Hukum di DJP," jelasnya.

IDXChannel - Lembaga National Single Window (LNSW) memastikan sistem Indonesia National Single Window (INSW) memiliki kapabilitas untuk mencegah praktik importasi ilegal. Kunci pencegahan ini terletak pada implementasi dan pertukaran data internasional secara elektronik untuk dokumen Electronic Certificate of Origin (e-COO) atau sertifikasi digital asal barang.

Kepala LNSW Oza Olavia menjelaskan melalui sistem e-COO, pihaknya telah menjalin pertukaran data dengan sejumlah negara di kawasan ASEAN. Keunggulan utama sistem digital ini merupakan transparansi dan jaminan data yang tidak dapat diubah oleh pihak yang tidak berwenang.

"Kalau mungkin dia menyampaikan data itu secara manual, dikirim dengan hardcopy, itu data tuh bisa ditukar, bisa lepas, bisa diubah, yang berikutnya A diganti B gitu kan, ada penipuan-penipuan, penyalahgunaan misalnya jumlah, jenis, bisa saja ditukar Itu kalau dia manual, dan dulu pernah kejadian jika dokumen dikirim tidak elektronik," kata Oza dalam Media Gathering LNSW, Kamis (4/12/2025).

Dengan adanya e-COO di INSW, data Surat Keterangan Asal (SKA) tidak mungkin dipalsukan karena pihak yang mengirimkan data adalah otoritas yang berwenang dari negara pengekspor secara langsung.

"Secara untuk dokumen Surat Keterangan Asal (SKA)-nya enggak mungkin dia akan palsukan lagi, karena sudah dikirim langsung. Apakah bisa mencegah impor ilegal? Sangat bisa, khusus untuk yang tadi yang pertukaran data. Jadi semakin banyak data yang dipertukarkan dengan elektronik ini, ya orang enggak akan mungkin bisa mengubah. Karena yang mengirim otoritas yang berwenang dari negara pengekspor," kata dia.

Fungsi Utama e-COO yang pertama yaitu mempermudah perdagangan internasional yang menjadi syarat bea masuk preferensial (tarif lebih rendah/nol persen) dalam perjanjian perdagangan bebas (Free Trade Agreement - FTA).

Kedua, membuktikan keaslian barang yang menjamin bahwa produk benar-benar diproduksi, diolah, atau diproses di negara asal.

Kemudian efisiensi administrasi dengan menghilangkan kebutuhan untuk mencetak dan mengirim fisik dokumen, cukup melalui sistem elektronik antar-negara. Terakhir untuk mengurangi pemalsuan, maka dokumen digital lebih mudah diverifikasi secara online.

(Febrina Ratna Iskana)

Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga National Single Window (LNSW) Kementerian Keuangan berupaya optimalisasi kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), khususnya dengan penutupan celah kebocoran penerimaan hingga efisiensi ekosistem logistik lewat pengintegrasian sistem.

Kepala LNSW Oza Olavia menjelaskan bahwa meskipun lembaganya tidak melakukan pemungutan penerimaan negara secara langsung, ekosistem digital yang dibangun LNSW yaitu Indonesia National Single Window (INSW) menjadi kunci dalam memastikan kepatuhan pengguna jasa kepabeanan dan pelabuhan.

Salah satu instrumen andalannya adalah Sistem Informasi Mineral dan Batu Bara (Simbara). Sejak diluncurkan pada 2022, sambung Oza, sistem ini telah mengintegrasikan proses bisnis dari hulu hingga hilir, sehingga meminimalisir peluang pelaku usaha untuk menghindari kewajiban pembayaran pajak maupun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Simbara akan mencatat informasi mulai dari single identity dari wajib pajak dan wajib bayar, proses perizinan tambang, rencana penjualan, verifikasi penjualan, ekspor, proses clearance di pelabuhan untuk pengangkutan atau pengapalan, hingga pemenuhan kewajiban PNBP dan devisa hasil ekspor.

"Kalau dulu, orang bisa enggak ketahuan PNBP-nya tidak bayar, kemudian dia bisa melakukan ekspor dengan data berbeda. Kalau sekarang tidak bisa lagi," ujarnya dalam media briefing di Jakarta Pusat, Kamis (4/12/2025).

Oza menekankan bahwa dengan Simbara, data pembayaran kewajiban negara akan terkunci otomatis. Sistem akan mendeteksi apakah pelaku usaha telah melunasi PNBP sesuai dengan volume yang ditambang sebelum izin ekspor diterbitkan.

"Nanti pada saat ekspor dia ketahuan bahwa dia sudah membayarkan penerimaan negara bukan pajak untuk minerba yang dia tambang," tambahnya.

Efisiensi Logistik

Selain pengamanan penerimaan, LNSW juga fokus pada efisiensi biaya dan waktu logistik nasional melalui Single Submission Quarantine Customs (SSm QC).

Mekanisme ini memangkas redundansi pemeriksaan fisik barang oleh Bea Cukai dan Karantina. Jika sebelumnya pemeriksaan dilakukan secara terpisah dengan waktu berbeda sehingga memicu biaya tinggi maka kini pemeriksaan dilakukan secara bersamaan.

"Dengan single submission QC ini, waktunya sama, pelaksanaan langsung berbarengan, jadi biayanya murah, waktunya akan lebih singkat. Jadi penerimaan negara kita juga sama-sama periksa, enggak ada pemeriksaan yang beda," jelas Oza.

Efisiensi juga didorong melalui penerapan Single Billing, di mana pelaku usaha kini cukup membayar satu tagihan untuk berbagai layanan pelabuhan seperti biaya tunda kapal dan biaya terkait lainnya, yang sebelumnya harus dibayar terpisah di tiga tempat berbeda.

Di sisi lain, untuk menjaga neraca perdagangan, LNSW telah menerapkan Neraca Komoditas yang mencakup data persediaan, kebutuhan impor, hingga kuota. Saat ini, terdapat 8 komoditas yang sudah masuk dalam skema wajib (mandatory) Neraca Komoditas.

Adapun dalam ranah perdagangan internasional, Oza menyebut pihaknya telah mengintegrasikan pertukaran data Electronic Certificate of Origin (e-COO) dengan negara mitra, terutama implementasi ATIGA e-Form D (A3) yang sudah berjalan dengan negara-negara Asean beserta China, Jepang, dan Korea Selatan.

"Semuanya agar kepatuhan dari pengguna jasa meningkat sehingga pada akhirnya mendukung penerimaan negara," pungkasnya.