Bisnis.com, JAKARTA -- Sovereign wealth fund (SWF) atau Lembaga Pengelola Investasi (LPI) Indonesia Investment Authority (INA) mencatat laba bersih sebesar Rp7,44 triliun sepanjang 2025, naik 37,3% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp5,42 triliun. Kenaikan laba ditopang pertumbuhan pendapatan bersih yang mencapai Rp8,45 triliun dari sebelumnya Rp5,91 triliun.

Dikutip dari laporan keuangan audited 2025 pada Kamis, (14/5/2026), total aset INA mencapai Rp110,99 triliun, meningkat tipis dibandingkan posisi akhir 2024 sebesar Rp110,82 triliun. Di sisi lain, total liabilitas turun menjadi Rp2,77 triliun dari Rp3,28 triliun. Sementara itu, total ekuitas naik menjadi Rp108,22 triliun dibandingkan Rp107,55 triliun pada tahun sebelumnya.

Kinerja laba rugi INA pada 2025 ditopang oleh kenaikan penerimaan investasi dan pendapatan bunga. Pendapatan setelah dikurangi pajak final tercatat Rp8,45 triliun, tumbuh dari Rp5,91 triliun pada 2024. Di sisi beban, pengeluaran investasi tercatat Rp130,99 miliar, beban operasional Rp669,32 miliar, serta beban keuangan Rp230,32 miliar.

Meski laba bersih meningkat, INA masih mencatat kerugian komprehensif lain sebesar Rp6,77 triliun akibat penurunan nilai wajar aset keuangan lainnya sebesar Rp6,79 triliun. Namun, total penghasilan komprehensif tahun berjalan tetap positif Rp675,57 miliar, membaik dibandingkan posisi rugi komprehensif Rp6,18 triliun pada 2024. Nilai ini karena penempatan modal oleh pemerintah berupa saham Bank Rakyat Indonesia (BBRI) dan Bank Mandiri (BMRI) di mana kedua aset mengalami penurunan nilai pasar hingga akhir 2025 dibandingkan periode suntik modal oleh pemerintah.

Dari sisi neraca, komposisi aset terbesar INA berasal dari investasi pada aset keuangan lainnya yang mencapai Rp58,20 triliun, meski turun dibandingkan 2024 sebesar Rp64,99 triliun. Investasi pada subholding naik menjadi Rp20,27 triliun dari Rp13,70 triliun. Selain itu, pinjaman kepada pihak berelasi melonjak menjadi Rp11,79 triliun dari Rp6 triliun pada tahun sebelumnya.

Kas dan setara kas INA pada akhir 2025 tercatat Rp9,8 triliun, turun dari Rp12,77 triliun pada akhir 2024. Penurunan tersebut sejalan dengan arus kas operasi yang mencatat defisit Rp2,35 triliun, berbalik dari surplus Rp4,66 triliun pada tahun sebelumnya.

Dalam laporan arus kas, INA mencatat penerimaan dividen sebesar Rp5,56 triliun dan penerimaan bunga Rp1,4 triliun. Namun, arus kas juga tertekan oleh penempatan investasi instrumen ekuitas Rp4,41 triliun serta penyaluran pinjaman kepada pihak berelasi sebesar Rp8,33 triliun.

Sedangkan auditor independen dari Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro & Surja (Ernst & Young/EY) memberikan opini wajar tanpa modifikasian atas laporan keuangan INA tahun buku 2025. Auditor menyatakan laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai International Financial Reporting Standards (IFRS).

Untuk diketahui, SWF INA dibentuk pada pemerintahan Presiden RI ke-7 Joko Widodo menggunakan payung hukum Undang-Undang No 11/2020 tentang Cipta Kerja. Regulasi ini kemudian diperbaharui menjadi Perppu No. 2/2022 yang tidak mengalami perubahan awal.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Wijaya Karya Beton Tbk. (WTON) membagikan dividen sebesar Rp4 miliar ke pemegang sahamnya dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) perseroan.

Dalam keterangan resminya, WTON menyampaikan RUPS menyetujui pembagian dividen dari tahun buku 2025 sebesar Rp4 miliar.

“Sebesar 10% dari laba bersih atau Rp4 miliar ditetapkan sebagai dividen tunai ke pemegang saham atau sebesar Rp0,46 per saham,” kata manajemen WTON dalam keterangan resminya, Kamis (14/5/2026).

Sementara itu, sisanya sebesar 90% dari laba bersih 2025 atau sebesar Rp36,01 miliar ditetapkan sebagai cadangan lainnya.

Selain membagikan dividen, WTON juga merombak susunan pengurus perseroan. WTON mengangkat Andrianto sebagai Komisaris, Noor Aljanna Fitri Gayo sebagai Komisaris Independen, dan Indriani Widiastuti sebagai Komisaris.

Adapun WTON memberhentikan dengan hormat Agus Pramono sebagai direktur dan Tija Marwan sebagai komisaris. WTON juga mengukuhkan pemberhentian Dwi Gawan Islandhi sebagai komisaris.

Lebih lanjut, manajemen WTON menuturkan WTON meraih pendapatan penjualan sebesar Rp3,59 triliun, total kontrak baru senilai Rp4,01 triliun, dan laba bersih sebesar Rp40,02 miliar.

“Perusahaan menempatkan penciptaan nilai sebagai landasan utama untuk memberikan manfaat maksimal bagi para pemangku kepentingan,” tutur manajemen.

_______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – Laporan keuangan perdana Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara tengah disorot belakangan. Pasalnya, setahun lebih sovereign wealth fund ini dibentuk, publik tengah menanti realisasinya dalam mendatangkan investasi ke RI.

Danantara dalam laman resminya, angkat suara perihal sorotan ini. Manajemen memastikan bahwa ketentuan pelaporan keuangan perdana Danantara masih akan mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 dan peraturan turunannya.

Adapun UU Nomor 16 Tahun 2025, mengatur tentang perubahan keempat atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam pasal 43J Ayat 1, dijelaskan bahwa penyampaian laporan tahunan kepada kepala BP BUMN dilakukan maksimum 6 bulan setelah tahun buku berakhir.

”Sebagai badan sui generis yang dilahirkan langsung melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025, ketentuan pelaporan Danantara Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 dan peraturan-peraturan turunannya,” kata manajemen dalam laman resminya, dikutip Kamis (14/5/2026).

Pengaturan mengenai pelaporan laporan keuangan juga termaktub dalam PP Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara. Dalam aturan itu, disebutkan bahwa laporan keuangan Danantara harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Pengawas. Dewan Pengawas Danantara sendiri merupakan pihak yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

Namun, PP tersebut tidak terang menyebutkan tenggat waktu penyampaian laporan keuangan kepada Dewan Pengawas Danantara. Dewan Pengawas, dalam menjalankan tugasnya, dibantu oleh salah satunya komite audit.

Manajemen Danantara, menerangkan bahwa penyampaian laporan keuangan tahun buku 2025 akan dilakukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan sebagai auditor pemerintah.

”Sebagai badan sui generis, Danantara Indonesia tetap melaporkan laporan keuangan tahunan kepada auditor pemerintah yaitu Badan Pemeriksa Keuangan,” katanya.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) menyetujui perombakan susunan direksi dan komisaris pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2025.

Para pemegang saham menyetujui Frans Dicky Tamara menjadi Direktur Human Capital and Corporate Service menggantikan Eksitarino Irianto.

Kemudian juga menyetujui pengangkatan Sugito Anjasmoro sebagai Komisaris menggantikan Frans Dicky Tamara.

Direktur Utama Garuda Indonesia Glenny Kairupan mengatakan, perubahan susunan manajemen tersebut merupakan bagian dari transformasi perusahaan untuk rebuilding fundamentals.

Transformasi dilakukan untuk memastikan perseroan dapat tumbuh dengan fondasi bisnis yang lebih sehat, agile, dan sustainable dalam jangka panjang.

"Dengan susunan Manajemen baru ini diharapkan akan mendukung langkah akselerasi Perseroan untuk menuju fase turnaround yang semakin solid, serta menjadikan Garuda Indonesia sebagai national flag carrier yang berdaya saing dan membawa kontribusi terbaiknya bagi bangsa dan negara," ujar Glenny dalam keterangan tertulis, Kamis (14/5/2026).

KOMPAS.COM/DANI JULIUS Pesawat Garuda Indonesia A330-300 yang membawa Calon Jemaah Haji di Bandar Udara Yogyakarta International Airport menuju Arab Saudi.

Dengan perubahan tersebut, maka susunan komisaris dan direksi Garuda Indonesia terbaru sebagai berikut:

Dewan Komisaris

• Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen: Fadjar Prasetyo
• Komisaris Independen: Mawardi Yahya
• Komisaris: Chairal Tanjung
• Komisaris: Sugito Anjasmoro

Dewan Direksi

• Direktur Utama: Glenny Kairupan
• Wakil Direktur Utama: Thomas Sugiarto Oentoro
• Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko: Balagopal Kunduvara
• Direktur Operasi: Dani Haikal Iriawan
• Direktur Teknik: Mukhtaris
• Direktur Niaga: Reza Aulia Hakim
• Direktur Human Capital and Corporate Service: Frans Dicky Tamara
• Direktur Transformasi: Neil Raymond Mills

Adapun RUPST Tahun Buku 2025 dihadiri atau diwakili pemegang 384,27 miliar lembar saham atau setara 94,39 persen dari keseluruhan pemegang saham Garuda Indonesia.

Selain perubahan pengurus, rapat juga membahas sejumlah agenda lain seperti laporan tahunan perseroan tahun buku 2025, laporan keuangan konsolidasian, penetapan akuntan publik untuk audit tahun buku 2026, hingga pendelegasian kewenangan persetujuan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 2026-2030 dan RKAP 2027.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Ina Perdana Tbk. (BINA) atau Bank Ina berencana melakukan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) atau private placement sebagai bagian dari strategi penguatan permodalan dan langkah menuju kelompok bank berdasarkan modal inti (KBMI 2).

Wakil Direktur Utama Bank Ina, Yulius Purnama Junaedi mengatakan untuk penambahan modal saat ini pihaknya sedang memantau permintaan ataupun timeline yang diberikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Tapi, di sisi lain kita sudah melakukan koordinasi dengan kita punya pemegang saham dan sampai saat ini kita masih menyusun action plan untuk mengarah ke sana,” ujarnya dalam acara Public Expose 2026 PT Bank Ina Perdana Tbk, di Jakarta, Rabu (13/5/2026).

Yulius menekankan bahwa yang pasti Bank Ina akan berkomitmen untuk mengikuti ketentuan yang dicanangkan OJK mengenai KBMI 2. Dia meneruskan, kemungkinan besar pemenuhan itu akan dilakukan secara organik.

Dia meneruskan pengumuman penambahan modal itu sudah disampaikan dalam keterbukaan informasi di BEI pada 28 April 2026. Bank Ina akan melakukan penambahan modal melalui RUPS, yang akan diselenggarakan pada Juli 2026.

“Jadi kami sudah punya rencana untuk penambahan modal juga, itu bagian daripada co-protection yang kita lakukan,” bebernya.

Mengutip keterbukaan informasi BEI pada Rabu (13/5/2026), Bank Ina berencana untuk melakukan penerbitan sebanyak-banyaknya 80 juta saham biasa tanpa HMETD. Penerbitan itu dilakukan sehubungan dengan ketentuan yang diatur dalam POJK No. 32/2015.

“Sehubungan dengan rencana PMTHMETD, Perseroan bermaksud untuk meminta persetujuan dari para pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham independen [“RUPS Independen”] yang akan diadakan pada hari Jumat, 5 Juni 2026,” tulis keterbukaan tersebut.

Untuk diketahui, OJK mengungkapkan rencana untuk menghapus kelompok bank berdasarkan modal inti (KBMI) 1 untuk mendorong konsolidasi perbankan.

Hal itu disampaikan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae dalam acara Indonesia Islamic Finance Summit 2025 di Surabaya pada Selasa (4/11/2025).

"Dalam jangka waktu yang mungkin tidak terlalu lama, saya akan menghapuskan KBMI I. Jadi, yang ada cuma tiga [kelompok KBMI], enggak ada 4. Yang KBMI I itu berarti harus bergeser ke KBMI II," jelasnya.

Dian menambahkan langkah tersebut sejalan dengan upaya OJK mendorong ekspansi anorganik perbankan, termasuk melalui merger dan akuisisi.

Dia menyebut OJK telah berdiskusi dan mendorong bank-bank di KBMI I untuk mulai berbicara mengenai kemungkinan merger. Menurutnya, konsolidasi bank di negara dengan skala ekonomi besar seperti Indonesia tidak dapat dihindari karena merupakan bagian dari upaya memperkuat struktur industri agar lebih efisien.

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan stok cadangan beras pemerintah (CBP), yang kini mencapai 5,3 juta ton, dapat terjaga dengan baik, berkat dukungan dan kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.

"Kondisi stok yang kuat merupakan hasil dari sinergi pemerintah, petani, mitra penggilingan, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan pangan nasional," kata Rizal dalam Dialog Kebangsaan bertajuk "Mewujudkan Swasembada Pangan Berkelanjutan" yang digelar di Gudang Sewa Bulog Romokalisari, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, yang dipantau secara daring di Jakarta, Rabu.

Rizal menegaskan pihaknya terus memperkuat penyerapan gabah dan beras petani sebagai bagian dari upaya menjaga cadangan beras pemerintah, stabilitas pasokan, serta keterjangkauan harga pangan bagi masyarakat.

"Stok CBP di Bulog sampai hari ini mencapai 5,329 juta ton dan menjadi puncak tertinggi sepanjang sejarah Bulog menyimpan beras. Potensi ini masih akan terus bertambah dan kami prediksi dapat mencapai 5,5 hingga 6 juta ton," ujar Rizal.

Perum Bulog bersama Kementerian Pertanian RI menghadirkan sejumlah akademisi, pengamat, organisasi kepemudaan, mahasiswa, petani, hingga pelaku pasar dalam kegiatan dialog kebangsaan tersebut.

Rizal menuturkan kegiatan itu menjadi ruang diskusi strategis untuk memperkuat pemahaman bersama mengenai kondisi pangan nasional.

Selain itu, menjadi momentum penting untuk memperlihatkan secara langsung kondisi cadangan beras pemerintah sekaligus memperkuat dialog lintas sektor mengenai masa depan pangan nasional.

Di tempat yang sama, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan kondisi stok beras nasional saat ini mencatatkan capaian tertinggi sepanjang sejarah Indonesia merdeka.

Menurutnya, capaian tersebut menjadi sinyal positif bagi penguatan ketahanan pangan nasional di tengah tantangan perubahan iklim dan dinamika pangan global.

Amran menambahkan terjadi peningkatan produksi pangan nasional yang turut didukung data Badan Pusat Statistik (BPS), Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (Food and Agriculture Organization/FAO), dan Departemen Pertanian Amerika Serikat (United States Department of Agriculture/USDA), yang mencatat produksi beras Indonesia mencapai 34,6 juta ton dengan surplus sekitar 4 juta ton.

"Capaian peningkatan ini tidak terlepas dari berbagai langkah pemerintah dalam memperkuat infrastruktur pertanian, memperbaiki sarana produksi, mendorong penggunaan benih unggul tahan kekeringan, serta menghadirkan kebijakan strategis yang mendukung peningkatan produktivitas pangan nasional," kata Amran.

Adapun dialog kebangsaan itu turut dihadiri sejumlah akademisi dan pengamat nasional, organisasi kepemudaan, badan eksekutif mahasiswa se-Jawa Timur, gapoktan, dan pedagang pasar.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto menilai banyak pihak tidak menyukai keberadaan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH). Satgas yang dibentuk sejak 2025 tersebut telah menyetorkan dana triliunan rupiah ke kas negara dari hasil penagihan denda.

Terbaru, Satgas PKH kembali menyetorkan Rp10,27 triliun hasil denda administrasi penguasaan kembali kawasan hutan tahap VII ke kas negara.

Prabowo mengapresiasi langkah yang telah dilakukan oleh Satgas PKH. Menurutnya, satgas tersebut dibentuk untuk menyelamatkan kekayaan negara dari penguasaan yang tidak sah.

Namun, seiring meningkatnya nilai denda yang berhasil ditarik, Prabowo menilai keberadaan Satgas PKH justru tidak disukai oleh sejumlah pihak.

"Saya paham Satgas PKH bukan satgas yang sekarang disukai. Banyak yang tidak suka sama kalian [Satgas PKH], ya itu, bandit-bandit perampok itu enggak suka sama kalian," ujarnya saat menyampaikan pidato dalam seremonial penyerahan hasil denda administrasi penguasaan kembali kawasan hutan tahap VII oleh Satgas PKH, Rabu (13/5/2026), di Kejaksaan Agung RI.

Meski demikian, Prabowo menilai dana yang disetor Satgas PKH saat ini baru sebagian kecil dari kekayaan negara yang berhasil diselamatkan.

"Padahal ini baru sekelumit kekayaan yang diselamatkan, perjuangan masih susah, ratusan triliun, ribuan triliun yang diselamatkan," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan bahwa dana Rp10,27 triliun yang disetorkan bukan sekadar bagian dari seremoni, melainkan bukti nyata kinerja Satgas PKH dalam menjaga kepentingan nasional.

"Pada hari ini tumpukan uang ini di depan kita bukan sekadar bagian dari seremonial belaka, melainkan bukti nyata kinerja Satgas PKH yang telah hadir untuk melindungi kepentingan nasional," kata Burhanuddin.

Dana Rp10,27 triliun tersebut berasal dari penagihan denda administratif di bidang kehutanan senilai Rp3,43 triliun serta penerimaan pajak hasil tindak lanjut Satgas PKH sebesar Rp6,84 triliun.

Selain penagihan denda, Satgas PKH juga melakukan penguasaan kembali lahan di sektor perkebunan sawit dan pertambangan. Pada sektor perkebunan sawit, luas lahan yang dikuasai kembali mencapai 5,88 juta hektare, sedangkan di sektor pertambangan mencapai 12.370 hektare.

Dari hasil penguasaan kembali tersebut, Satgas PKH menyerahkan lahan kawasan hutan tahap VII kepada Kementerian Keuangan yang kemudian diserahkan kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dan bermuara ke PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) dengan total luasan mencapai 2,37 juta hektare.

"Capaian yang telah diraih merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam menegakkan hukum dan memastikan bahwa pengelolaan sumber daya alam dilaksanakan secara tertib, adil, dan berpihak buat kepentingan nasional," ujarnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi anak, tetapi juga berpotensi membentuk ekosistem ketenagakerjaan yang lebih luas, terutama di sektor layanan dan distribusi pangan. Program ini disebut memiliki dampak turunan terhadap sistem perlindungan sosial bagi pekerja yang terlibat di dalamnya.

Pemerhati jaminan sosial Teguh Purwanto mengatakan pelaksanaan MBG melibatkan rantai kerja yang panjang, mulai dari pengelolaan dapur, distribusi makanan, hingga tenaga operasional di lapangan. Menurut dia, aspek ketenagakerjaan dalam program tersebut perlu mendapat perhatian yang setara dengan aspek pemenuhan gizi.

“MBG tidak hanya soal makanan bergizi gratis. Di dalamnya ada ekosistem kerja yang besar, mulai dari tenaga kerja sampai distribusi,” ujar Teguh, Rabu (13/5/226).

Ia menilai, negara perlu memastikan pekerja yang terlibat dalam Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mendapatkan perlindungan jaminan sosial yang memadai. Hal ini dianggap penting mengingat skala program yang melibatkan ribuan unit layanan di berbagai daerah.

Pria yang merupakan lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan

University of New South Wales Australia itu mengatakan, terdapat lebih dari 25.000 SPPG dengan estimasi lebih dari 1,2 juta tenaga kerja yang terlibat dalam pelaksanaan program tersebut. Besarnya jumlah tersebut, menurut dia, membuat MBG memiliki dampak langsung terhadap sektor ketenagakerjaan nasional.

Menurut dia, perlindungan sosial bagi pekerja dapat berdampak pada stabilitas layanan di lapangan. Pekerja yang memiliki jaminan sosial dinilai cenderung bekerja lebih konsisten dan terhindar dari risiko kerja yang tidak tertangani.

Teguh menambahkan perlindungan yang dimaksud dapat mencakup jaminan kecelakaan kerja, jaminan kesehatan, jaminan hari tua, hingga jaminan kematian. Ia menilai skema tersebut relevan untuk mendukung keberlanjutan program jangka panjang.

Ia juga menilai program MBG sejalan dengan agenda penguatan sumber daya manusia dalam Asta Cita pemerintahan Prabowo-Gibran, terutama pada aspek peningkatan kualitas tenaga kerja dan kesejahteraan sosial.

Teguh mengatakan, pengalaman panjang dalam bidang jaminan sosial menunjukkan bahwa investasi pada gizi sejak usia dini berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia di masa depan. Karena itu, ia menilai program MBG memiliki posisi strategis dalam jangka panjang.

Bisnis.com, SURABAYA - Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI TB Ace Hasan Syadzily memuji keberhasilan Jawa Timur di bawah kepemimpinan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM), pendidikan, hingga ketahanan pangan nasional. Jatim bahkan dinilai menjadi role model penguatan SDM dan ketahanan pangan dalam menyongsong Indonesia Emas 2045.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Lemhanas TB Ace Hasan Syadzily saat menghadiri Lemhannas Goes to Campus di Universitas KH Abdul Chalim, Ponpes Amanatul Umah Pacet, Mojokerto, Selasa (12/5).

Merespons apresiasi tersebut, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan bahwa capaian pembangunan di Jatim merupakan buah sinergi dan kolaborasi lintas sektor.

"Kuncinya adalah sinergi. Tidak mungkin kita sukses sendirian. Kerja sama pemerintah pusat, provinsi, kabupaten kota, dunia usaha, perguruan tinggi dan pesantren menjadi kekuatan penting pembangunan Jatim," ujarnya.

Khofifah juga memaparkan bahwa pertumbuhan ekonomi Jatim pada Triwulan I/2026 mencapai 5,96% secara year on year (yoy), tertinggi di Pulau Jawa sekaligus melampaui capaian nasional.

"Saya ingin menyampaikan bahwa di triwulan I/2026 yoy, pertumbuhan ekonomi tertinggi di Pulau Jawa adalah Jatim. Ini bukan sesuatu yang sederhana. Betul kami membangun sinergi, membangun kolaborasi, tapi doa panjenengan semua menjadi penguatan bagi capaian kita dan mudah-mudahan berseiring dengan ridho Allah," terangnya.

Menurut Khofifah, pertumbuhan ekonomi Jatim ditopang oleh sejumlah sektor utama, antara lain industri pengolahan sebesar 31,45%, perdagangan 18,77%, pertanian 10,51%, serta 14 sektor lainnya sebesar 39,27%.

Selain itu, sektor ketenagakerjaan juga menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi daerah. Sektor pertanian tercatat menyerap sekitar 7,38 juta orang, sektor perdagangan 4,69 juta orang, sektor industri 3,36 juta orang, dan sektor lainnya mencapai 8,42 juta orang.

Di bidang pendidikan, Data Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2026 yang dirilis Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB), sebanyak 29.046 siswa asal Jatim diterima di perguruan tinggi negeri dari total 108.122 pendaftar, sekaligus menjadi capaian tertinggi secara nasional.

Untuk memperkuat kualitas SDM, Pemprov Jatim terus menjalankan berbagai program strategis di bidang pendidikan, di antaranya revitalisasi SMK, sekolah double track, sekolah boarding, bantuan pendidikan bagi siswa keluarga prasejahtera, hingga program beasiswa.

Sebanyak 6.575.603 siswa tercatat menerima Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP). Tak hanya itu, bantuan penyelenggaraan pendidikan diniyah dan guru swasta menjangkau 5.347.905 siswa serta 284.900 guru dan ustadz.

Di sektor beasiswa, Pemprov Jatim juga menjalankan berbagai program seperti Beasiswa Santri Unggul, Beasiswa S1 Ma’had Aly, beasiswa guru madin, beasiswa STEM, hingga kerja sama pendidikan luar negeri dengan sejumlah perguruan tinggi internasional seperti Al-Azhar University, King's College London, dan Western Sydney University.

Khofifah juga menegaskan posisi strategis Jatim sebagai penopang utama ketahanan pangan nasional yang dicanangkan Presiden RI Prabowo Subianto.

“Kalau Pak Presiden Prabowo mencanangkan ketahanan pangan, maka lumbung pangannya ada di Jatim. Bahkan sekarang kita bergerak menuju kedaulatan pangan berkelanjutan,” tegasnya.

Berdasarkan data tahun 2025, Jatim tercatat menjadi produsen padi dan beras tertinggi nasional. Produksi padi Jatim mencapai 10,43 juta ton, meningkat dari 9,23 juta ton dari tahun 2024.

Produksi beras Jatim tahun 2025 mencapai 6,03 juta ton, meningkat 12,6% dari tahun 2024 sebesar 5,35 juta ton. Selain itu, stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Kanwil Bulog Jatim tercatat tertinggi secara nasional dengan jumlah mencapai 822.854 ton.

Keunggulan Jatim juga merambah sektor peternakan, diantaranya:

• Daging Sapi: Peringkat 1 nasional (127.230 ton), berkontribusi 20% terhadap produksi nasional.
• Susu Sapi Perah: Peringkat 1 nasional (475.394 ton), menguasai 58% produksi nasional.
• Daging ayam ras pedaging : Peringkat 3 nasional (543.158 ton), berkontribusi 13% produksi nasional.
• Telur Ayam: Peringkat 1 nasional (2,02 juta ton), berkontribusi 32% terhadap produksi nasional.

“Banyak negara mengalami krisis pangan. Alhamdulillah Indonesia tetap kuat dan Jatim menjadi bagian penting dalam menjaga ketahanan pangan nasional,” pungkas Khofifah.

Ace Hasan menilai pembangunan SDM menjadi faktor kunci yang akan menentukan kualitas dan daya saing Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Karena itu, ia menyebut langkah strategis Pemerintah Provinsi Jatim dalam memperkuat pendidikan dan pengembangan generasi muda sudah berada pada jalur yang tepat.

“Dalam memperkuat ketahanan dan kedaulatan pangan nasional, peran strategis Jatim sebagai lumbung pangan nasional menjadi bagian penting dalam menjaga ketahanan nasional di tengah ancaman krisis pangan global,” ungkapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah) mencatat total kontribusi bruto mencapai Rp4,2 triliun, tumbuh 9% (year on year/YoY) sepanjang 2025.

Presiden Direktur Prudential Syariah, Iskandar Ezzahuddin mengatakan khusus untuk kontribusi bisnis baru, tumbuh 31% menjadi sekitar Rp1 triliun.

“Dan mendominasi pangsa pasar industri sebesar 22%.Pertumbuhan ini mencerminkan kuatnya kepercayaan keluarga Indonesia terhadap Prudential Syariah sebagai pemimpin pasar asuransi jiwa syariah,” ungkapnya dalam konferensi pers kinerja bisnis 2025 Prudential Syariah, di Jakarta, Selasa (12/5/2026).

Oleh karena itu, pihaknya berkomitmen untuk terus menghadirkan perlindungan yang relevan, terjangkau, dan senantiasa berinovasi dalam meningkatkan layanan yang didukung oleh teknologiartificial intelligence(AI).

Iskandar meneruskan, total aset perusahaan tumbuh 20% menjadi Rp8 triliun. Ini ditopang oleh strategi portofolio perusahaan serta mencerminkan pengelolaan bisnis yang disiplin dan pertumbuhan yang terarah.

“Pertumbuhan serupa juga terlihat pada total aset investasi yang naik 17% menjadi Rp 6 triliun, menunjukkan keberhasilan perusahaan dalam mengelola dana peserta secara optimal,” bebernya.

Lebih lanjut, sepanjang 2025 Prudential Syariah telah membayarkan santunan klaim dan manfaat sebesar Rp2,2 triliun atau setara dengan Rp6 miliar per hari.

Sementara itu, kekuatan fondasi keuangan perusahaan turut tercermin dari tingkat solvabilitas atauRisk Based Capital(RBC) yang berada jauh di atas ketentuan regulator. RBC Dana Perusahaan tercatat 1.496% dan RBC DanaTabarru'sebesar 209%.

“Tingkat solvabilitas ini menjadi indikator kapasitas perusahaan dalam memenuhi kewajiban kepada seluruh peserta secara amanah dan berkelanjutan,” ucap Iskandar.

Lebih jauh, Iskandar turut menyampaikan bahwa Prudential Syariah terus melakukan penguatan strategi distribusimulti-channelyang meliputi kanal keagenan danbancassurance, didukunglebih dari 64 ribu tenaga pemasar maupunFinancial Service Consultant(FSC) yang tersebar di seluruh Indonesia.

“Komitmen ini dilengkapi dengan fokus pada peserta melalui inovasi produk sesuai kebutuhan peserta dan layanan syariah yang berkualitas, relevan, dan terjangkau bagi keluarga Indonesia,” pungkasnya.

Pertumbuhan investor ritel dalam beberapa tahun terakhir menandai pergeseran penting dalam struktur pasar keuangan Indonesia. Basis investor domestik yang semakin luas dinilai tidak hanya mendorong inklusi keuangan, tetapi juga memperkuat ketahanan pasar di tengah dinamika global saat ini.

Data Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) menunjukkan jumlah investor pasar modal telah melampaui 20 juta Single Investor Identification (SID) pada akhir 2025, meningkat signifikan dari sekitar dari hanya 10 juta pada 2022 lalu. Peningkatan ini didominasi oleh investor individu domestik yang kini menjadi kontributor utama aktivitas pasar.

Chief Executive Officer PT Ajaib Sekuritas Asia, Anderson Sumarli, menilai perubahan tersebut sebagai transformasi struktural yang mengubah peran investor ritel dalam ekosistem pasar modal.

“Investor ritel hari ini bukan lagi pelengkap, tetapi telah menjadi penopang utama likuiditas pasar. Ini perubahan yang sangat fundamental dalam struktur pasar kita. Kami melihat transformasi ini tidak terlepas dari peran teknologi yang membuat akses investasi menjadi jauh lebih mudah dan terjangkau, termasuk bagi investor pemula,” jelasnya, dalam keterangan resmi, Rabu (13/5).

Dia menambahkan, kontribusi investor individu dalam transaksi harian di Bursa Efek Indonesia dalam beberapa periode telah melampaui 50 persen dari total nilai transaksi. Kondisi ini menunjukkan semakin kuatnya peran investor domestik dalam menjaga aktivitas dan stabilitas pasar.

Menurut Anderson, perkembangan tersebut tak lepas dari peran positif teknologi digital yang secara signifikan menurunkan hambatan akses ke investasi. Platform berbasis aplikasi memungkinkan proses pembukaan akun yang lebih cepat, biaya yang lebih terjangkau, serta akses informasi yang lebih luas bagi masyarakat.

“Teknologi membuat akses investasi menjadi jauh lebih mudah dan terbuka bagi lebih banyak masyarakat. Namun, tantangan berikutnya adalah memastikan investor memahami risiko dan mampu mengambil keputusan yang tepat. Karena itu, kami di Ajaib melihat edukasi menjadi sama pentingnya dengan akses dalam membangun ekosistem investasi yang sehat,” katanya.

Kolaborasi dan Literasi Jadi Kunci

Meski partisipasi investor ritel terus meningkat, tantangan literasi dan pemahaman risiko dinilai masih menjadi pekerjaan rumah bagi industri. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan tingkat literasi keuangan Indonesia baru mencapai 49,68 persen, sementara inklusi keuangan sebesar 85,10 persen. Kesenjangan ini mencerminkan bahwa akses belum sepenuhnya diiringi pemahaman yang memadai.

Kerangka kebijakan OJK melalui Roadmap Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen (PEPK) 2023–2027 menegaskan pentingnya keseimbangan antara peningkatan akses, penguatan literasi, dan perlindungan konsumen dalam membangun sektor keuangan yang sehat dan berkelanjutan.

Dalam konteks tersebut, kolaborasi antara regulator, pelaku industri, dan talenta digital menjadi faktor kunci dalam mempercepat penguatan ekosistem keuangan digital.

Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, Dicky Kartikoyono, menekankan bahwa inovasi digital harus diarahkan untuk menghasilkan dampak nyata bagi perekonomian.

“Kolaborasi antara regulator, industri, dan talenta digital menjadi kunci untuk menghasilkan solusi yang tidak hanya inovatif, tetapi juga dapat diimplementasikan secara luas dan berkelanjutan,” ujar Dicky.

Pandangan tersebut disampaikan dalam forum yang mempertemukan regulator dan pelaku industri keuangan, termasuk dalam rangkaian inisiatif Pusat Inovasi Digital Indonesia (PIDI), Hackathon x DIGDAYA, yang berfokus pada pengembangan solusi digital dan talenta di sektor keuangan.

Fondasi Baru Ekonomi Domestik

Lebih lanjut, Anderson menilai bahwa peningkatan jumlah investor ritel memiliki implikasi strategis terhadap perekonomian nasional, terutama dalam memperkuat sumber pembiayaan domestik.

“Semakin besar partisipasi investor domestik, semakin kuat pula fondasi pembiayaan dalam negeri. Ini akan menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi jangka panjang,” ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa pertumbuhan jumlah investor perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas partisipasi, termasuk melalui edukasi yang berkelanjutan dan penyediaan informasi yang transparan.

Bagi Ajaib, pendekatan berbasis teknologi dan edukasi menjadi strategi utama dalam menjawab tantangan tersebut. Selain menghadirkan kemudahan akses, perusahaan juga terus mengembangkan fitur edukasi dan analisis untuk membantu investor, khususnya pemula, dalam memahami pasar secara lebih komprehensif.

Ke depan, Anderson melihat sinergi antara pertumbuhan investor ritel dan penguatan talenta digital akan menjadi motor utama dalam mendorong ekonomi digital Indonesia.

“Ekosistem investasi yang kuat tidak hanya ditentukan oleh jumlah investor, tetapi juga kualitas inovasi yang mendukungnya. Dengan semakin berkembangnya talenta digital, kami optimistis inklusi investasi di Indonesia dapat tumbuh secara lebih sehat dan berkelanjutan,” tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk. (BIPI) menggandeng PT Humpuss untuk menjajaki pengembangan lima proyek energi dan industri dengan estimasi kebutuhan investasi mencapai US$1,5 miliar atau sekitar Rp25,5 triliun dengan asumsi kurs Rp17.000 per dolar AS.

Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) antara kedua perusahaan terkait pengembangan proyek energi dan industri di Indonesia.

Direktur Utama Astrindo Nusantara Infrastruktur Ray Gerungan mengatakan kolaborasi tersebut menjadi bagian dari langkah strategis perseroan dalam memperkuat portofolio investasi berbasis energi berkelanjutan.

“Kolaborasi ini diharapkan dapat menciptakan sinergi strategis antara kompetensi, jaringan, dan pengalaman yang dimiliki masing-masing pihak, sekaligus membuka peluang pengembangan proyek-proyek energi dan industri yang berorientasi pada keberlanjutan dan nilai tambah jangka panjang,” ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (13/5/2026).

Melalui kerja sama tersebut, BIPI dan Humpuss akan menjajaki pengembangan lima proyek strategis, yakni reaktivasi catalytic polymerization unit (CPU), proyek reformate addition, kilang crude palm oil (CPO) menjadi minyak goreng, mini liquefied natural gas (LNG), serta pembangkit listrik panas bumi dan data center di Pulau Sabang, Aceh.

Ray Gerungan menilai kolaborasi itu mencerminkan komitmen kedua perusahaan dalam mendukung pengembangan ekosistem energi nasional yang lebih terintegrasi, efisien, dan berkelanjutan.

Selain itu, proyek berbasis energi bersih seperti mini LNG dan geothermal-powered data center juga dinilai sejalan dengan strategi transformasi bisnis perseroan menuju sektor energi yang lebih ramah lingkungan dan berbasis prinsip environmental, social, and governance (ESG).

Ray Gerungan menjelaskan nota kesepahaman tersebut masih bersifat non-binding dan menjadi landasan awal bagi kedua pihak untuk melakukan studi kelayakan, evaluasi teknis, penjajakan komersial, hingga pembahasan struktur investasi untuk masing-masing proyek.

BIPI dan Humpuss juga membuka peluang pembentukan entitas usaha patungan atau joint venture dengan prinsip partisipasi setara dalam setiap proyek yang akan dikembangkan bersama.